Sejumlah elemen mulai mencurigai pihak Kejaksaan Agung karena mandeknya pemeriksaan terhadap 14 pejabat pemerintah Provinsi Banten yang diduga terlibat korupsi. Reaksi keras muncul dari kalangan mahasiswa dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Banten, termasuk melakukan aksi demo di Kejaksaan Tinggi Banten dan gedung DPRD Banten.
"Sudah bulan tidak ada hasil pemeriksaan. Kami curiga kasus ini dipetieskan,"ujar Suhada Ketua Aliansi Independen Peduli Publik, saat dihubungi wartawan, Minggu (3/6).
Suhada mengatakan, mandeknya pemeriksaan 14 pejabat tersebut, menunjukkan buruknya penanganan hukum oleh pihak kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi. Dia mengatakan, jika pengusutan kasus ini mandek maka kejaksaan akan dituding sebagai lembaga hukum yang tugasnya untuk menakut-nakuti pihak tertentu.
"Seharusnya pemeriksaan 14 pejabat tersebut, menjadi ajang pembuktian dan keseriusan pihak kejaksaan dalam memberantas korupsi di Banten khususnya, "kata Suhada. Karena sudah hampir empat bulan dan tidak terlihat tanda-tanda penanganan secara serius, katanya, dia, mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih pemeriksan 14 pejabat tersebut.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa di Banten juga melakukan perotes di depan gedung Kejaksaan Tinggi Banten dan Gedung DPRD Banten, terkait lambannya hasil pemeriksaan 14 pejabat Banten itu, oleh Kejaksaan Agung. "Percuma ditangani Kejaksaan, karena 14 pejabat yang diperiksa hanya dijadikan ajang untuk mencari duit," kata mahasiswa dalam orasinya.
Di tempat terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Adjat Sudrajat mengatakan, sampai saat ini belum ada satu pun pejabat yang dijadikan sebagai tersangka. "Pemeriksaan 14 pejabat itu, sudah diluar kewenangan Kejati Banten karena sudah ditangani oleh oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidus)," katanya.
Pada 8 Maret 2007 lalu, sebanyak 14 pejabat Banten diperiksa oleh Kejaksaan Agung di kantor Kejaksaan Tinggi Banten. Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut temuan dugaan penyelewengan penggunaan APBD Banten oleh BPK pada APBD Banten 2004, 2005 dan 2006.
Ke-14 pejabat itu adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Hilman Nitiamidjaja, Sekda Kabupaten Serang RA Syahbandar, Kepala Biro Keuangan Eutik Suharta, Kepala Dinas PU Shaleh, mantan Kepala Dinas PU Pemprov Banten Widodo Hadi. Kadis Kesehatan Djaja Budisuhardja, mantan Kadis Pendidikan Yunadi Syahroni, Direktur RSUD Cilegon Sulaeman, Kabag Keuangan RSUD Cilegon Udin Syafrudin, Pimpro Pengadaan Alat Kesehatan di Dinkes Banten Lulus Akbar, Panitia Pengadaan Alat Kesehatan M Natsir Aziz, Bagian Keuangan Dinkes Banten Imam Santoso, serta dua pejabat Dinkes lainnya, Tanggul Suman Juntak dan Zakaria. (Wisnu)
"Sudah bulan tidak ada hasil pemeriksaan. Kami curiga kasus ini dipetieskan,"ujar Suhada Ketua Aliansi Independen Peduli Publik, saat dihubungi wartawan, Minggu (3/6).
Suhada mengatakan, mandeknya pemeriksaan 14 pejabat tersebut, menunjukkan buruknya penanganan hukum oleh pihak kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi. Dia mengatakan, jika pengusutan kasus ini mandek maka kejaksaan akan dituding sebagai lembaga hukum yang tugasnya untuk menakut-nakuti pihak tertentu.
"Seharusnya pemeriksaan 14 pejabat tersebut, menjadi ajang pembuktian dan keseriusan pihak kejaksaan dalam memberantas korupsi di Banten khususnya, "kata Suhada. Karena sudah hampir empat bulan dan tidak terlihat tanda-tanda penanganan secara serius, katanya, dia, mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih pemeriksan 14 pejabat tersebut.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa di Banten juga melakukan perotes di depan gedung Kejaksaan Tinggi Banten dan Gedung DPRD Banten, terkait lambannya hasil pemeriksaan 14 pejabat Banten itu, oleh Kejaksaan Agung. "Percuma ditangani Kejaksaan, karena 14 pejabat yang diperiksa hanya dijadikan ajang untuk mencari duit," kata mahasiswa dalam orasinya.
Di tempat terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Adjat Sudrajat mengatakan, sampai saat ini belum ada satu pun pejabat yang dijadikan sebagai tersangka. "Pemeriksaan 14 pejabat itu, sudah diluar kewenangan Kejati Banten karena sudah ditangani oleh oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidus)," katanya.
Pada 8 Maret 2007 lalu, sebanyak 14 pejabat Banten diperiksa oleh Kejaksaan Agung di kantor Kejaksaan Tinggi Banten. Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut temuan dugaan penyelewengan penggunaan APBD Banten oleh BPK pada APBD Banten 2004, 2005 dan 2006.
Ke-14 pejabat itu adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Hilman Nitiamidjaja, Sekda Kabupaten Serang RA Syahbandar, Kepala Biro Keuangan Eutik Suharta, Kepala Dinas PU Shaleh, mantan Kepala Dinas PU Pemprov Banten Widodo Hadi. Kadis Kesehatan Djaja Budisuhardja, mantan Kadis Pendidikan Yunadi Syahroni, Direktur RSUD Cilegon Sulaeman, Kabag Keuangan RSUD Cilegon Udin Syafrudin, Pimpro Pengadaan Alat Kesehatan di Dinkes Banten Lulus Akbar, Panitia Pengadaan Alat Kesehatan M Natsir Aziz, Bagian Keuangan Dinkes Banten Imam Santoso, serta dua pejabat Dinkes lainnya, Tanggul Suman Juntak dan Zakaria. (Wisnu)
2 komentar:
KISAH SUKSES Lolos jadi PNS Guru di lingkungan PEMDA daerah SULAWESI TENGGARa.assalamu Alaikum wr-wb, Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di sekolah dasar KOLAKA SULAWESI TENGGARA Sudah 8 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah berkali2 mengikuti ujian, dan membayar 40jt namun hasilnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asa,namun teman saya memberikan no tlp Bpk.DEDE JUNAEDY MSi Selaku petinggi di BKN pusat yang di kenalnya selaku kepala DIT PENGADAAN PNS.saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim Berkas saya melalui Email, alhamdulillah No Nip dan SK saya akhirnya keluar,allhamdulillah tentunya sy pun sangat gembira sekali.Jadi apapun keadaan anda skarang jangan pernah putus asa dan terus berusaha, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasih jalan,ini adalah kisah nyata dari saya,untuk hasil ini saya ucapkan terimakasih kepada : 1. ALLAH SWT; karena KepadaNya kita meminta dan memohon. 2. Terimakasih untuk khususnya Bpk.DEDE JUNAEDY M.Si Di BKN PUSAT,dan dialah yang membantu kelulusan saya.Alhamdulillah SK saya tahun ini bisa keluar.Teman teman yg ingin seperti saya silahkan anda hubungi Direktorat Pengadaan PNS Drs.DEDE JUNAEDY Msi.No Tlp;085200 939394,siapa tau beliau mau membantu.
KISAH SUKSES Lolos jadi PNS Guru di lingkungan PEMDA daerah SULAWESI TENGGARa.assalamu Alaikum wr-wb, Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di sekolah dasar KOLAKA SULAWESI TENGGARA Sudah 8 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah berkali2 mengikuti ujian, dan membayar 40jt namun hasilnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asa,namun teman saya memberikan no tlp Bpk.DEDE JUNAEDY MSi Selaku petinggi di BKN pusat yang di kenalnya selaku kepala DIT PENGADAAN PNS.saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim Berkas saya melalui Email, alhamdulillah No Nip dan SK saya akhirnya keluar,allhamdulillah tentunya sy pun sangat gembira sekali.Jadi apapun keadaan anda skarang jangan pernah putus asa dan terus berusaha, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasih jalan,ini adalah kisah nyata dari saya,untuk hasil ini saya ucapkan terimakasih kepada : 1. ALLAH SWT; karena KepadaNya kita meminta dan memohon. 2. Terimakasih untuk khususnya Bpk.DEDE JUNAEDY M.Si Di BKN PUSAT,dan dialah yang membantu kelulusan saya.Alhamdulillah SK saya tahun ini bisa keluar.Teman teman yg ingin seperti saya silahkan anda hubungi Direktorat Pengadaan PNS Drs.DEDE JUNAEDY Msi.No Tlp;085200 939394,siapa tau beliau mau membantu.
Posting Komentar